Seorang pemimpin yang bisa kita pegang adalah omongannya. Barangsiapa yang hanya mengeluarkan statement bualan tanpa adanya realisasi nyata tentu pemimpin seperti itu tidak patut untuk kita pertahankan di Indonesia.
Indonesia adalah negara demokrasi, yang punya beragam kebudayaan, suku dan ras. Dimana kesemuanya harus mendapatkan penghargaan yang sama tanpa adanya perbedaan. Penyebaran isu terkait Anies Baswedan yang menyinggung kepemimpinan Gubernur Jakarta sebelumnya terus menjadi polemik.
Dimana Anies mengeluarkan statement terkait Pribumi yang ternyata membuat banyak orang salah persepsi akan penyataan tersebut. Lagi-lagi mereka yang tidak menyukai Anies akan menggoreng statement ini sebagai bentuk diskriminasi yang ia lakukan terhadap golongan tertentu.
Padahal jika kita rakyat yang bijak kita akan mencermati hal-hal yang coba disampaikan oleh Anies Baswedan. Dalam statementnya Anies menyatakan Pribumi dimana merujuk pada jaman kemerdekaan, dimana sebelumnya Indonesia dijajah Belanda dan Jepang. Dan sekarang amanat kekuasaan sudah menjadi milik orang Indonesia sendiri atau Pribumi.
Anies Membuktikan Selama Jadi Gubernur Tidak Ada Diskriminasi
Tuduhan diskriminasi yang dilakukan oleh Anies Baswedan memang tidak terjawab. Karena bagi Anies hal ini tidak membutuhkan jawaban secara langsung tetapi membutuhkan pembuktian untuk membukam mereka penyebar isu.
Selama memimpin Jakarta kita disuguhkan dengan banyak perubahan positif. Bahkan Anies jauh dari kata diskriminasi, semua ia perlakukan sama sebagai warga Jakarta yang wajib mendapatkan pengayoman darinya sebagai pemimpin.
Ketika kita melihat pada kenyataan, polarisasi dan robeknya tenun kebangsaan sudah berlangsung sejak 2012 dimana Anies belum menjadi gubernur. Dan isu ini naik kembali di tahun 2015 pada saat Anies masih di Mendikbud. Artinya polarisasi atau pembicaraan identitas sudah berlangsung sejak lama sebelum Anies belum menjadi Gubernur.
Dan ketika Anies sudah resmi mengemban amanat sebagai Gubernur pada saat itu ia malah melakukan upaya yang keterbalikan dari tuduhan tersebut. Ia malah berusaha untuk menghilangkan polarisasi yang ada di sekitarnya dengan aksi nyata.
Contohnya pada isu pelarangan mensholati jenazah pendukung non muslim oleh pendukung Anies. Yang dilakukan Anies bukan membiarkan seperti anggapan orang kebanyakan, ia mengatasi isu tersebut dengan cara yang elegan. Ia mendatangi tempat penyebaran isu tersebut dan menuliskan surat untuk semua warga bahwa tidak boleh ada pelarangan mensholati jenazah. Ini adalah contoh kecil bagaimana publik menggoreng opini apalagi kita sedang ada di masa kampanye.
Nah sebagai warga negara Indonesia yang cerdas harusnya kita lebih objektif dalam menilai sebuah opini. Jangan sampai kita yang minim akan pengetahuan politik terperdaya oleh isu-isu yang menyesatkan.
Majunya Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 nanti memang sudah menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan dan diperdebatkan. Mereka yang tidak ada di kubu Anies melakukan upaya lebih untuk menguliti setiap kebijakan atau statement yang dikeluarkan Anies. Padahal yang dibicarakan publik belum tentu sesuai dengan kenyataan. Yuk mulai lebih bijak menyikapi isu yang beredar, lihat bagaimana data berbicara dan perubahan yang dibawa Anies untuk Jakarta. Dan tentu saja di masa depan harapannya perubahannya dibawa untuk Indonesia.